NEGARA INFLASI
(HONGARIA)
A.
Sejarah
Singkat Republik Hongaria
Republik Hongaria (bahasa Hongaria: Magyarország)
adalah sebuah negara terkurung daratan di Eropa tengah. Negara ini terletak
pada Basin Carpathia dan berbatasan dengan Austria di sebelah barat, Slowakia
di sebelah utara, Ukraina di sebelah timur, Rumania di sebelah tenggara,
Kroasia dan Serbia di sebelah selatan, Slovenia di sebelah barat daya, dan
Austria di barat. Dalam bahasa setempat, negara ini dikenal sebagai
Magyarország yang berarti daerah Magyar. Hongaria membentuk kumpulan Visegrád
bersama Polandia, Slowakia dan Republik Ceko. Kota terbesar dan ibukotanya
adalah Budapest. Hongaria juga termasuk anggota NATO, Uni Eropa, Organisasi
Kerjasama dan Perkembangan Ekonomi, dan Perjanjian Schengen. Bahasa resminya
adalah bahasa Hongaria, yang merupakan bahasa non-Indo-Eropa yang paling banyak
dituturkan di Eropa.
Setelah masa pendudukan bangsa Celtic, Roman, Hun,
Slavia, Gepid, dan Avar, kerajaan Hongaria terbentuk pada akhir abad ke-9 oleh
pangeran agung Hongaria bernama Arpad. Cucunya, Santo Stephen I naik ke tampuk
kekuasaan pada tahun 1000 M, mengubahnya menjadi kerajaan Kristen. Kerajaan
Hongaria bertahan hingga 946 tahun dan pada beberapa waktu menjadi pusat
kebudayaan dunia Barat. Setelah Perang Mohacs dan pendudukan oleh Kekhalifahan
Ottoman (1541-1699), Hongaria menjadi bagian dari Kekaisaran Habsburg, yang
kemudian membentuk bagian dari Kekaisaran Austro-Hongaria.
Batas negara yang sekarang dipakai didasarkan pada
Perjanjian Trianon (1920) setelah Perang Dunia I. Negara ini kehilangan lebih
dari 71% wilayah, 58% penduduk, dan 32% etnis Hongaria. Di pihak Poros (Axis
Power), Hongaria juga mengalami kerugian hebat pada Perang Dunia II. Selama
empat dekade lebih masa pemerintahan komunis (1947-1989), negara ini mendapat
sorotan dari dunia luas atas Revolusi 1956 dan pembukaan batas wilayahnya
dengan Austria pada 1989, yang sebelumnya ditutup dengan Tirai Besi, yang
mempercepat runtuhnya Blok Timur.
Pada 23 Oktober 1989, Hongaria kembali menjadi republik
parlementer yang demokratis, dan kini termasuk dalam negara-negara berkembang.
Hongaris juga terkenal sebagai tempat kunjungan wisata yang populer dengan
menarik 10,2 juta pengunjung dalam satu tahun (2011). Negara ini menjadi tumah
bagi gua air panas terbesar dan danau air panas terbesar kedua di dunia (Danau
Héviz), danau terbesar di Eropa Tengah (Danau Balaton), dan padang rumput alami
terbesar di Eropa (Hortobagy).
B.
Perekonomian
Hongaria dalam Tingkat Inflasi
Hiperinflasi, dalam ilmu ekonomi adalah inflasi yang
tidak terkendali, kondisi ketika harga-harga naik begitu cepat dan nilai uang
menurun drastis. Secara formal, hiperinflasi terjadi jika tingkat inflasi lebih
dari 50% dalam satu bulan. Inflasi biasanya dilaporkan setahun sekali, namun dalam
kondisi hiperinflasi, tingkat inflasi dilaporkan dalam interval yang lebih
singkat, biasanya satu bulan sekali. Hiperinflasi biasanya muncul ketika adanya
peningkatan persediaan uang yang tidak diketahui atau perubahan sistem mata
uang secara drastis. Hiperinflasi biasanya dikaitkan dengan perang, despresi
ekonomi, dan memanasnya kondisi politik atau sosial suatu negara.
Hungaria mencatatkan diri sebagai negara yang
mengalami hiperinflasi terparah sepanjang sejarah yang terjadi pada Agustus
1945 - Juli 1946. Inflasi ini merupakan inflasi terbesar pertama di Hungaria.
Tingkat inflasi harian di negara ini mencapai 207 % sehingga membuat harga
berubah dua kali lipat setiap 15 jam. Puncak inflasi di Hungaria terjadi pada
bulan Juli 1946 dengan tingkat inflasi 41,9 persen triliun.
Ekonomi Hungaria hancur oleh Perang Dunia II.Karena
status sebagai warzone, diperkirakan 40 % dari modal saham Hungaria hancur
dalam konflik.Sebelumnya, negara ini telah berutang besar untuk memproduksi
bahan bakar untuk mendukung upaya perang Jerman, tapi Jerman tidak pernah mau
utangnya dibayar dengan barang.
Ketika Hongaria menandatangani perjanjian perdamaian
dengan Sekutu pada 1945, ia diperintahkan untuk membayar perbaikan besar
Soviet, yang menyumbang 25% - 50 % dari anggaran Hungaria selama episode
hiperinflasi negara ini.
C.
Cara
Hungaria Mengatasi Inflasi
Berikut cara yang dilakukan untuk mengatasi inflasi,
diantaranya:
Ø Kebijakan
Moneter
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang
bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah
uang yang beredar. Penyebab inflasi diantara jumlah uang yang beredar terlalu
banyak sehingga dengan kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat
dikurangi menuju kondisi normal. Kebijakan moneter dapat dilakukan melalui
instrument-instrumen berikut:
a) Politik
diskoto (Politik uang ketat): bank menaikkan suku bunga sehingga jumlah uang
yang beredar dapat dikurangi. Kebijakan diskonto dilakukan dengan menaikkan
tingkat bunga sehingga mengurangi keinginan badan-badan pemberi kredit untuk
mengeluarkan pinjaman guna memenuhi permintaan pinjaman dari masyarakat.
b) Politik
pasar terbuka: bank sentral menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal
untuk menyerap uang dari masyarakat dan dengan menjual surat berharga bank
sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga jumlah uang
beredar dapat dikurangi dan laju inflasi dapat lebih rendah.
c) Peningkatan
cash ratio: Kebijakan persediaan kas artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank
Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari
bank sentral/pemerintah. Dengan Menaikkan cadangan uang kas yang ada di bank
sehingga jumlah uang bank yang dapat dipinjamkan kepada debitur/masyarakat
menjadi berkurang. Hal ini berarti dapat mengurangi jumlah uang yang beredar.
Ø Kebijakan
Fiskal
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang
berhubugan dengan finansial pemerintah. Kebijakan fiskal dapat dilakukan
melalui instrument berikut:
a) Mengatur
penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam
perekonomian bisa dikendalikan. Pemerintah tidak menambah pengeluarannya agar
anggaran tidak defisit.
b) Menaikkan
pajak. Dengan menaikkan pajak, konsumen akan mengurangi jumlah konsumsinya
karena sebagian pendapatannya untuk membayar pajak.
Ø Kebijakan
Non Moneter
Kebijakan non moneter adalah kebijakan
yang tidak berhubungan dengan finansial pemerintah maupun jumla uang yang
beredar, cara ini merupakan langkah alternatif untuk mengatasi inflasi.
Kebijakan non moneter dapat dilakukan melalui instrument berikut:
a) Mendorong
agar pengusaha menaikkan hasil produksinya.
b) Menekan
tingkat upah. tidak lain merupakan upaya menstabilkan upah/gaji, dalam
pengertian bahwa upah tidak sering dinaikan karena kenaikan yang relatif sering
dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan
permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan
menimbulkan inflasi.
c) Pemerintah
melakukan pengawasan harga dan sekaligus menetapkan harga maksimal.
d) Pemerintah
melakukan distribusi secara langsung. Dimaksudkan agar harga tidak terjadi
kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga
tertinggi (harga eceran tertinggi/HET). Pengendalian harga yang baik tidak akan
berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang tidak baik biasanya akan
menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka distribusi barang
harus dapat dilakukan dengan lancar, seperti yang dilakukan pemerintah melalui
Bulog atau KUD.
e) Penanggulangan
inflasi yang sangat parah (hyper inflation) ditempuh dengan cara melakukan
sneering (pemotongan nilai mata uang).Sanering berasal dari bahasa Belanda yang
berarti penyehatan, pembersihan, reorganisasi. Kebijakan sanering antara lain:
f) Penurunan
nilai uang
g) Pembekuan
sebagian simpanan pada bank – bank dengan ketentuan bahwa simpanan yang
dibekukan akan diganti menjadi simpanan jangka panjang oleh pemerintah. Senering
ini pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1960-an pada saat inflasi
mencapai 650%. Pemerintah memotong nilai mata uang pecahan Rp. 1.000,00 menjadi
Rp. 1,00.
h) Kebijakan
yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi.
Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan
bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang
di dalam negeri cenderung menurunkan harga.
i)
Kebijakan penentuan
harga dan indexing. Ini dilakukan dengan penentuan ceiling price.
j)
Devaluasi adalah
penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal
tersebut terjadi biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang
dalam negeri tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan dengan
menurunnya nilai uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi
juga merujuk kepada kebijakan pemerintah menurunkan nilai mata uang sendiri
terhadap mata uang asing.
REFERENSI:
Tugas Kelompok
Anggota :
1. Hidayati Husnul Arifin
2. M. Ridwan
3. Nadya Yasmine
4. Zhelika Nurtriani
Tidak ada komentar:
Posting Komentar